Article & News

Apakah penggunaan Sistem Property Management penting dalam menindaklanjuti PERGUB DKI No 132 Tahun 2018

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Saat ini telah diberlakukan PERGUB (Peraturan Gubernur) DKI No 132 Tahun 2018 dalam rangka mengatur pengelolaan Rumah Susun. Peraturan Gubernur ini bertujuan agar Rumah Susun dapat berhasil guna, berdaya guna dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik, penghuni dan masyarakat umum.

Jika Anda belum tahu PERGUB DKI No 132 Tahun 2018 yang dikeluarkan seperti apa, klik tombol dibawah ini.

Bedasarkan PERGUB tersebut, ada 4 Hal yang harus diperhatikan oleh Pelaku Pembangunan (Developer) dalam mengatur pengelolaan rumah susun (Apartment) yaitu;

1. Pengelolaan Masa Transisi

2. Pembentukan PPPSRS (Perhimpunan pemilik dan penghuni Satuan Rumah Susun)

3. Pengelolaan Aset Bersama

4. Administrasi Keuangan

Bagaimana 4 hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas pengelolaan Rumah Susun atau Apartemen? Apakah penggunaan Sistem penting dalam menindaklanjuti PERGUB DKI No 132 Tahun 2018? Berikut penjelasannya.

1. Pengelolaan Masa transisi dari Developer ke PPPSRS

PERGUB DKI No 132 Tahun 2018 mewajibkan Developer untuk membuat PPPSRS. Selama masa transisi perpindahan pengelolaan Developer ke PPPSRS, Developer memiliki kewajiban paling sedikit meliputi; melakukan pembukuan pembangunan Rumah Susun, penyiapan akta jual beli, pengelolaan aset bersama, mendata iuran, mendata pemilik dan penghuni, membuat neraca kas, mengaudit keandalan konstruksi, struktur, peralatan, dan lain sebagainya.

Seluruh pekerjaan diatas akan diserahkan ke PPPSRS dalam waktu dekat, oleh karena itu akan sangat dibutuhkan sebuah sistem untuk mengelola rumah susun / apartment.

Bagaimana dengan proses pembelian dan serah terima sebuah unit Rumah Susun dibantu oleh sebuah sistem?

Mulai dari melihat ketersedian unit, kelengkapan data unit, tenant melakukan survey, adanya perbaikan unit sebelum hand over, sampai dengan hand over, terdapat SLA (service level aggrement) yang berbeda setiap proses yang dilakukan.

Jika dilakukan secara manual, pengelola pasti pusing untuk melihat status data unit terbaru, apalagi memiliki banyak tower / berbeda lokasi, sulit melihat jumlah tenant, biaya, jadwal iuran, penjadwalan maintenance karena tidak ada pengingat, pencatatan perjanjian kontrak. Karena itulah dibutuhkan sebuah sistem untuk otomatisasi semua proses tersebut.

2. Pembentukan PPPSRS

PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Masa transisi dari Developer ke PPPSRS adalah 1 tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik. Jadi PPPSRS harus memiliki sistem yang dapat membantu pengelolaan Rumah Susun yang ia bawahi.

3. Pengelolaan Aset Bersama

Dahulu sangatlah menyebalkan ketika ingin menggunakan fasilitas tanpa tahu ketersediannya seperti lapangan tenis, gym. Sekarang Tenant melakukan Peminjaman / Pemakaian Fasilitas sudah dapat menggunakan aplikasi. Dengan Aplikasi di Smartphone, Tenant dapat langsung mengecek fasilitas yang tersedia, waktu peminjaman serta, melakukan peminjaman langsung dari smartphone.

Pengelola juga dapat melihat history dan traffic peminjaman fasilitas umum, sehingga dapat dilakukan evaluasi guna memaksimalkan aset yang ada. Selain itu pengelola juga dapat mengecek jadwal maintenance fasilitas di sistem tersebut.

4. Administrasi Keuangan

PPPSRS akan bertanggungjawab atas administrasi keuangan pengelolaan Rumah Susun setelah Developer menyerahkan pengelolaan kepada PPPSRS. Seluruh dana yang diperoleh untuk pembiayaan pengelolaan Rumah Susun WAJIB dikelola secara;

a. Tertib

b. Efektif

c. Efisien

d. Transparan

e. dan Bertanggung Jawab

Oleh karena itu, pengelola akan membutuhkan suatu tools untuk menjawab 5 point tersebut. tools itu adalah Building Management System atau sering disebut dengan Property Management System (PMS). Dengan PMS, PPPSRS sebagai Building Management memiliki kemampuan melihat seluruh history transaksi pembayaran tenant, jumlah unit yang tersedia, masa kontrak unit, serta melihat arus kas secara detail sehingga pengelola dapat melakukan keputusan yang tepat karena sistem sudah terintegrasi. Selain itu pengelola dapat mem-pertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada tenant secara transparan.

PMS yang sebaiknya digunakan untuk mengelola sebuah Rumah Susun adalah yang sudah terintegrasi dengan setiap department, proses dan setiap transaksi yang ada di Building Management. Sehingga jika Tenant sewaktu-waktu mempertanyakan laporan keuangan yang dilaporkan, Building Management dapat langsung memberikan rincian laporan keuangan yang dipertanyakan. Dengan PMS building tidak perlu memakan waktu lama untuk reconsile data keuangan, karena setiap department sudah terintegrasi.

Contoh:

Jika pengelola melakukan sistem administrasi keuangan yang dilakukan dengan manual, akan sangat berisiko terdapat kesalahan seperti; sulit melihat data terupdate, salah input, double entry dan sebagainya. Hal ini akan memakan waktu lama dan tidak efisien. Begitu juga karena datanya tidak jelas kebenarannya maka akan sulit untuk dipertanggungjawabkan kepada penghuni Rumah Susun.

Tenant juga diuntungkan dengan adanya sebuah sistem PMS yang terintegrasi. Mengapa?

Dalam hal pembayaran unit, Tenant akan mendapatkan notifikasi peringatan pembayaran berupa notifikasi, pembayaran dapat dilakukan secara digital melalui sistem Tenant Apps, kemudian tenant akan mendapatkan bukti pembayaran.

Itulah alasan mengapa pentingnya sebuah Sistem yang terintegrasi guna membantu PPPSRS dalam melakukan pengelolaan Rumah Susun sesuai PERGUB DKI No 132 Tahun 2018.

Untuk informasi lebih detail mengenai BIMASAKTI dan TENANT APPS, silahkan klik disini.

...

 

 

Copyright © 2019 PT Realta Chakradarma. All rights reserved.

Search